Bank Dunia: 60 Persen Warga Indonesia Tergolong Miskin
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 hidup dengan pengeluaran kurang dari 6,85 dollar AS per kapita per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Untuk diketahui, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari.
Adapun kurs yang digunakan Bank Dunia adalah kurs PPP (Purchasing Power Parity) tahun 2017, yang berarti sekitar Rp 41,052 dengan asumsi Rp 5.993,03 per dollar AS.
Baca juga: Dianggap Bisa Kurangi Kemiskinan, Model Pertanian Banyuwangi Diterapkan ke 15 Provinsi
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285,1 juta, artinya sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia masih berkategori miskin berdasarkan standar ini.
Angka ini hanya mengalami penurunan sedikit, dari 61,8 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas warga, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah.
Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih rendah, yakni 3,65 dollar AS per hari (ambang batas negara berpendapatan menengah bawah), tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan penurunan signifikan, dari 17,5 persen pada 2023 menjadi 15,6 persen pada 2024.
Sementara itu, hanya 1,3 persen penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yakni 2,15 dollar AS per hari.
Baca juga: Redefinisi Garis Kemiskinan
Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan upah riil sebesar 3,3 persen pada 2024, terutama di sektor pertanian, serta inflasi yang turun menjadi 2,3 persen, turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan moderat.
Namun, meskipun angka kemiskinan menurun, mayoritas penduduk Indonesia masih hidup di bawah standar hidup yang layak menurut ukuran negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Kesenjangan kesejahteraan tetap menjadi tantangan utama.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid pada 5 persen pada 2024, didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan belanja terkait pemilu. Namun, penciptaan lapangan kerja berkualitas masih tertinggal.
Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen, lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi.
Baca juga: Terendah sejak 1960, Penduduk Miskin Indonesia Capai 8,57 Persen dari Total Populasi
Namun, angka underemployment (pengangguran parsial) justru meningkat menjadi 8,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan penuh waktu atau yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Indonesia resmi memasuki kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023 dan menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Untuk mencapainya, Indonesia harus mempercepat pertumbuhannya menjadi minimal 6 persen per tahun. Pemerintah menargetkan 8 persen pada 2029 melalui peningkatan investasi. Meskipun permintaan domestik yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan pelaksanaan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis laporan tersebut.
Baca juga: BPS: Mayoritas Orang Miskin Berada di Sektor Pertanian
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
